Langsung ke konten utama

BERITA 1

Analis Kebijakan Ujung Tombak Kualitas Kebijakan Publik Di Indonesia




Jakarta - Tantangan pemerintah dewasa ini adalah bagaimana menghasilkan kebijakan berkualitas untuk memperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan global. Kebijakan publik yang berkualitas dan aplikatif hanya bisa dihasilkan apabila didasari oleh data dan fakta yang terverifikasi dan memadai.
Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto mengatakan, sejauh ini masih banyak kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah tidak didasarkan pada data dukung yang kuat. Kondisi ini menyebabkan kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah menyisakan sejumlah persoalan.
“Banyaknya kebijakan publik yang menyisakan berbagai persoalan pada dasarnya karena dalam proses penyusunannya tidak didasarkan pada evidence base yang kuat,” kata dia saat memberikan sambutan “Pelatihan Calon Analis Kebijakan”, di Ruang Serba Guna Kampus STIA LAN Jakarta, Pejompongan, Kamis (19/4).
Menurut Kepala LAN, penggunaan data dan fakta (evidence base) yang relevan dalam pengambilan kebijakan merupakan salah satu prasyarat dasar yang harus dipenuhi untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas. Salah satu dasar yang bisa digunakan dalam proses pengambilan kebijakan adalah hasil penelitian.
“Permasalahan yang muncul dalam kebijakan yang sering kali kita hadapi adalah kebijakan umumnya hanya dirumuskan oleh perumus kebijakan yang berasal dari bidang hukum saja. Sehingga konten dan pertimbangan terhadap kepentingan publik menjadi terabaikan,” ujarnya.
Menurut Kepala LAN, pada posisi inilah para analis kebijakan harus mampu memainkan peran dengan menyodorkan alternatif pilihan kebijakan kepada para pemangku kepentingan. Alternatif pilihan kebijakan yang disodorkan pun harus didasarkan pada kajian ilmiah dan data dukung di lapangan.
Lembaga Administrasi Negara, lanjut Kepala, terus berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas kebijakan di Indonesia. Salah satunya dengan mendidik dan melatih para analis kebijakan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing di setiap instansi pemerintah. Keseriusan Lembaga Administrasi Negara memperbaiki kualitas kebijakan tidak hanya menyelenggarakan pelatihan calon analis kebijakan tetapi juga memperjuangkan analis kebijakan menjadi sebuah profesi yang memiliki standar kompetensi.
“Kita juga sedang menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang analis kebijakan. Ke depan jabatan fungsional analis kebijakan menjadi jabatan fungsional yang pretisius dengan ditunjang standar kompetensi yang diakui secara nasional yang dibuktikan dengan sertificate of competence di bidang analis kebijakan,” jelas dia. (choky/budiprayitno)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Lembaga Administrasi Negara SEJARAH Lembaga Administrasi Negara didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1957 tertanggal 6 Agustus 1957 dan selanjutnya susunan organisasi serta lapangan tugasnya diatur dalam Surat Keputusan Perdana Menteri No. 283/P.M./1957. Pendirian Lembaga Administrasi Negara pada waktu itu terutama didorong oleh kebutuhan Pemerintah yang sangat mendesak akan pegawai negeri, lebih-lebih yang menduduki jabatan-jabatan pimpinan dalam aparatur pemerintah, akan kecakapan dan ketrampilan dalam bidang administrasi dan manajemen yang akan mendukung kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya. Disamping itu sistem administrasi pemerintah yang pada saat itu masih berpangkal pada sistem administrasi peninggalan Hindia Belanda dan pemerintah bala tentara Jepang, kondisi seperti itu dirasakan tidak sesuai dengan kebutuhan administrasi pemerintah dalam negara Republik Indonesia yang merdeka. Oleh karena itu diperlukan adanya usaha penelitian dan p...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

BERITA 5

Pelantikan Dewan Pengurus Merpati Putih Cabang LAN Jakarta – Dalam rangka menjaga kebugaran tubuh pegawai di lingkungan Lembaga Administrasi Negara (LAN) agar terhindar dari penyakit akibat gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat, seperti : hipertensi, kolesterol, asam urat serta gula darah, LAN membuka cabang bela diri Merpati Putih. Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto mengintruksikan kepada seluruh pegawai dilingkungan LAN untuk terus menjaga kebugaran tubuh dengan terus berolahraga dan makan yang bergizi. “Jika pegawainya sehat maka pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal,” jelasnya saat Pelantikan Dewan Pengurus Cabang Khusus Merpati Putih di Aula Prof. DR. Agus Dwiyanto, MPA, Jakarta, Jumat (6/4). Kepala LAN mengatakan, bela diri Merpati Putih merupakan salah satu cabang olahraga beladiri yang dapat diikuti oleh seluruh  pegawai LAN tanpa batasan usia. Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Kajian Kebijakan, Dr. Muhammad Taufiq, Dea ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

BERITA 8

LAN Selenggarakan Konvensi Nasional Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Analisis Kebijakan Publik  Jakarta – Penyusunan standar kompetensi nasional bidang analis kebijakan publik memegang peran vital dalam rangka memenuhi kebutuhan analis kebijakan yang berkualitas di setiap instansi pemerintah. Standar kompetensi analis kebijakan juga penting di susun agar mampu memberikan status, ruang lingkup dan standar yang jelas bagi analis kebijakan sebagai sebuah profesi. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Bidang Analisis Kebijakan Publik merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki agar bangsa Indonesia memiliki kebijakan publik yang berkualitas. “Tentu kita semua tahu bahwa kebutuhan sumber daya manusia dengan kualifikasi kompetensi yang baik  merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap bangsa di dunia agar memiliki daya saing di era globalisasi. Kompetensi ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya