ASN Harus Punya Perspektif Whole Of Governance
Jakarta - Proses reformasi birokrasi di Indonesia saat ini masih belum optimal. Padahal sudah banyak energi, anggaran dan waktu yang dikeluarkan untuk mendorong terjadinya perubahan tersebut. Kondisi ini memaksa adanya metode baru dalam reformasi birokrasi agar tata kelola pemerintahan yang baik segera terwujud.
“Memang perlu dilakukan terobosan dengan menggagas cara dan metode baru agar program reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah berhasil. Sejauh ini belum ada yang berhasil melakukan reformasi birokrasi sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si dalam Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Reformasi Birokrasi (RLA) Angkatan XII yang mengambil tema “Penataan Daerah Aliran Sungai atau Naturalisasi Sungai”, di Graha Makarti Bhakti Nagari, Pejompongan Jakarta, Senin (16/4).
Ia menyebutkan kunci keberhasilan reformasi birokrasi ialah Kordinasi dan sinergi antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Untuk itu, perlu perubahan mindset Aparatur Sipil Negara dengan mengikis ego sektoral, serta mental blok yang dapat menghambat keberhasilan reformasi birokrasi yang saat ini tengah berproses.
Menurut Kepala LAN, konsep semacam ini biasa disebut dengan Perspektif Whole of Governance. Kita sebagai satu kesatuan Aparatur Sipil Negara yang bekerja untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas harus bersinergi dan berkolaborasi, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mewujudkan keberhasilan reformasi birokrasi.
“Melalui perspektif whole of governance, saya yakin hal ini dapat memecahkan berbagai permasalahan publik yang ada di negeri ini. Diklat RLA saya harapkan juga akan mampu mengembangkan konsep roles of governance ini karena peserta akan diberikan permasalahan sesuai dengan isu aktual yang berkembang saat ini setelah itu berkolaborasi satu sama lain untuk memecahkan permasalahan tersebut,” jelasnya.
Kepala LAN mengatakan, Diklat Reform Leader Academy ini merupakan cerminan ASN bangsa ini dalam menjawab permasalahan dan isu-isu nasional yang sifatnya lintas sektoral dan instansi dan secara sinergi dapat membedah dan mencari solusi rekomendasi kebijakannya.
“Dalam konteks ini, para peserta harus mampu bersinergi dan membangun budaya kerja sama dari semua elemen untuk memecahkan permasalahan yang diangkat dalam pelatihan ini,” kata dia. (choky/budiprayitno)
Komentar
Posting Komentar