BERITA 7

“Politik Bola Dan Bola Politik : Kemana Arah Tendangannya?”

Jakarta – Konstelasi politik di Indonesia pascareformasi 1998 bagi sebagian pihak diibaratkan seperti permainan sepak bola. Dinamika yang berkembang di lapangan seringkali berbeda dengan prediksi yang berkembang ataupun hasil akhir yang dicapai.

Hal ini mengemuka dalam bedah buku “Politik Bola dan Bola Politik : Kemana Arah Tendangannya?” karya Prof. Tjipta Lesmana yang digelar Bagian Perpustakaan Lembaga Administrasi Negara, di Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Jakarta, Kamis (29/3). Selain menghadirkan Tjipta Lesmana, sejumlah pembicara lain yang turut membedah buku tersebut antara lain Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Iding Rosyidin dan pengajar kebijakan publik Deddy S Bratakusuma.

Tjipta Lesmana menyatakan bahwa pertandingan sepak bola tak jauh beda dengan pertandingan politik. Selain memerlukan kerja sama di semua sektor, hal lain yang dikejar adalah kemenangan di setiap pertandingan.

“Banyak persamaan tentu juga banyak perbedaan. Persamaannya pertama, keduanya mengejar kemenangan atau kekuasaan. Hanya saja sumber kekuasaannya berbeda. Sumber kekuasaan dari politik adalah legitimasi sedangkan sumber kekuasaan pada bola adalah expert (keahlian),” jelas Tjipta.

Hal lain yang juga penting untuk dilihat adalah perhelatan sepak bola dan politik selalu melibatkan histeria massa dalam skala massive. Meskipun arena yang digunakan sangat berbeda, khususnya luasannya. Namun perhelatan itu seringkali menyita perhatian publik apalagi jika sudah melibatkan fanatisme ataupun loyalitas.

Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Iding Rosyidin menilai hubungan politik dan dan bola layaknya hubungan antara dua manusia, kadang-kadang hubungannya amat mesra, dan di saat lain seringkali dinodai dengan perselingkuhan. Bola dipolitisasi sedemikian rupa untuk kepentingan-kepentingan politik.

“Yang di panggungnya bisa dikatakan hanya sekedar wayang saja, yang menentukan ada di belakang,” jelasnya.

Iding mengatakan, pertandingan politik dan bola diakuinya sama-sama tidak dapat diprediksi hasil akhirnya. Meski demikian, hal ini tidak menyurutkan munculnya komentator dan prediksi dari banyak pihak.

“Dalam politik, prediksi dilakukan oleh lembaga survey atau konsultan politik. Namun tidak hanya itu saja, banyak kandidat yang juga mendatangi ‘orang pintar’ untuk meraih simpati dan kemenangan. Sementara dalam pertandingan sepak bola, kalah dan menangnya suatu tim seringkali diidentikan dengan kutukan yang melekat pada klub tersebut. Apalagi jika klub itu klub papan atas dan selalu kalah di setiap pertandingan,” jelasnya.

Hal lain yang menarik untuk dikomparasikan dalam pertandingan politik dan pertandingan sepak bola adalah pertandingan politik seringkali menyisakan ruang konflik dan polarisasi kekuatan di antara para pendukung kandidat pasangan calon.

“Kalau dalam pertandingan Sepak Bola justru mampu menjadi pemersatu masyarakat meskipun ada juga konflik antar suporter. Namun Bola-lah yang dapat membuat orang tertawa dan menangis bersama-sama tanpa melihat agama, asal suku, dan status sosial. Dan bola bisa mengalahkan polarisasi politik. Dan itu mestinya yang perlu terus digaungkan. Nilai-nilai sportivitas, tidak mengenal perbedaan, justru menjadi nilai-nilai yang sangat penting untuk dibawa ke politik,” tegasnya.

Iding mengatakan, polarisasi kekuatan yang terjadi pascapilpres 2014 hingga sekarang menjelang Pilpres 2019 sudah saatnya diminimalisasi. Selain para elite harus memberikan pelajaran politik yang baik kepada masyarakat, polarisasi di level akar rumput seringkali bergerak  ke arah yang tidak sehat bagi demokrasi.

“Para elite politik sudah harus mulai menunjukkan bahwa etika politik itu harus dijunjung tinggi. Mari berdemokrasi secara sehat menuju demokrasi yang substantif dan tidak sekedar prosedural,” tutupnya. (rima/budiprayitno).