Langsung ke konten utama

BERITA 10

Menuju Birokrasi Kelas Dunia, KemenPAN RB Dan LAN Siapkan ASN Corporate University 




Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) saat ini tengah melakukan penyempurnaan sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) untuk meningkatkan kapasitas ASN.
“Kami sedang mendorong transformasi diklat konvensional menjadi diklat berbasis Human Capital Management melalui pengembangan ASN Corporate University. Skema diklat terobosan ini memfungsikan seluruh instansi pemerintah sebagai lembaga pembelajaran dengan mengombinasikan berbagai sistem pelatihan yang progresif edukatif, seperti e-learning, coaching, mentoring dan on the job training(OJT)," kata Asman di sela acara Presidential Lecturebagi CPNS yang bertajuk 'Bersatu Dalam Harmoni : Menuju Birokrasi Berkelas Dunia Tahun 2024, di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (27/3). Selain diisi oleh pembekalan dari Presiden, acara ini juga diperkaya oleh sesi inspiring lecture dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, CEO Gojek Nadiem Makarim, dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latief.
Asman mengatakan penataan sistem pendidikan dan pelatihan bagi ASN ini dilakukan dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta membuka perspektif Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) agar memahami tantangan tugas di era industri 4.0.
Menurut dia, fokus perbaikan manajemen ASN untuk menyongsong era industri 4.0 harus komprehensif, mulai dari perencanaan, rekrutmen dan orientasi, pengembangan kapasitas, penilaian kinerja dan reward, promosi dan rotasi, sampai dengan purnabhakti.
Sementara itu, menanggapi pembekalan yang diberikan Presiden Joko Widodo, Asman mengatakan, para CPNS diharapkan mampu menjadi motor penggerak birokrasi dan tulang punggung bangsa menuju terwujudnya birokrasi berkelas dunia tahun 2024.
Asman mengatakan, rekrutmen CPNS merupakan salah satu fokus pemerintah untuk memperbaiki kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Saat ini Indonesia dan dunia sedang menghadapi perubahan yang cepat di era industri 4.0 yang dicirikan dengan dominannya peran mesin dan otomatisasi.
“Karena itu, kita harus mempersiapkan modal SDM Aparatur yang berintegritas dan profesional, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki jiwa hospitality dan entrepreneurship, serta daya networking, untuk menghadapi tantangan dan mengantisipasi perubahan tersebut. Itulah SMART ASN,” kata dia. (budiprayitno)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Lembaga Administrasi Negara SEJARAH Lembaga Administrasi Negara didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1957 tertanggal 6 Agustus 1957 dan selanjutnya susunan organisasi serta lapangan tugasnya diatur dalam Surat Keputusan Perdana Menteri No. 283/P.M./1957. Pendirian Lembaga Administrasi Negara pada waktu itu terutama didorong oleh kebutuhan Pemerintah yang sangat mendesak akan pegawai negeri, lebih-lebih yang menduduki jabatan-jabatan pimpinan dalam aparatur pemerintah, akan kecakapan dan ketrampilan dalam bidang administrasi dan manajemen yang akan mendukung kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya. Disamping itu sistem administrasi pemerintah yang pada saat itu masih berpangkal pada sistem administrasi peninggalan Hindia Belanda dan pemerintah bala tentara Jepang, kondisi seperti itu dirasakan tidak sesuai dengan kebutuhan administrasi pemerintah dalam negara Republik Indonesia yang merdeka. Oleh karena itu diperlukan adanya usaha penelitian dan p...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

BERITA 1

Analis Kebijakan Ujung Tombak Kualitas Kebijakan Publik Di Indonesia Jakarta - Tantangan pemerintah dewasa ini adalah bagaimana menghasilkan kebijakan berkualitas untuk memperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan global. Kebijakan publik yang berkualitas dan aplikatif hanya bisa dihasilkan apabila didasari oleh data dan fakta yang terverifikasi dan memadai. Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto mengatakan, sejauh ini masih banyak kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah tidak didasarkan pada data dukung yang kuat. Kondisi ini menyebabkan kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah menyisakan sejumlah persoalan. “Banyaknya kebijakan publik yang menyisakan berbagai persoalan pada dasarnya karena dalam proses penyusunannya tidak didasarkan pada  evidence base  yang kuat,” kata dia saat memberikan sambutan “Pelatihan Calon Analis Kebijakan”, di Ruang Serba Guna Kampus STIA LAN Jakarta, Pejompongan, Kamis (19/4). Menurut Kepala LAN, pen...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

BERITA 6

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Diperlukan Untuk Hadirkan Pelayanan Publik Yang Baik Jakarta – Inovasi tata kelola pemerintahan di tengah gempuran kemajuan teknologi dan informasi mutlak diperlukan agar problematika yang dihadapi masyarakat cepat terselesaikan. Inovasi sektor pemerintahan juga diperlukan agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran representasi negara di tengah mereka. Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto mengatakan, inovasi berbasis digital di era revolusi industri 4.0 perlu terus ditingkatkan. Meski demikian, inovasi yang dilakukan harus memperhatikan seluruh aspek dan konsekuensi yang ditimbulkan. “Kita memang perlu berinovasi di sektor tata kelola pemerintahan agar mampu mengikuti perubahan yang terjadi secara massive di masyarakat. Namun inovasi itu memang perlu dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif,” jelasnya saat memberikan sambutan dalam acara “Penandatanganan Nota Kesepahaman antara LAN dengan lima Pemerintah Kabupate...
Posting Komentar
Baca selengkapnya