Langsung ke konten utama

BERITA 4

Public Hearing RPP Jenis & Tarif PNBP LAN



Jakarta – Lembaga Adminsitrasi Negara (LAN) melakukan Public Hearing mengenai Rancangan Peraturan  Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas PNBP yang berlaku pada LAN, di Aula Makarti Bhakti Nagari Lt. 8, Kantor LAN, Jakarta, Rabu (11/4).
Kepala Biro Perencanaan, Hukum, Humas, dan Protokol LAN Elly Fatimah mengatakan, public hearing  ini dilakukan dalam rangka menjaring masukan dari sejumlah pihak. Harapannya apabila Peraturan Pemerintah itu nantinya terbit tidak akan terjadi lagi keberatan.
“RPP mengenai Jenis dan Tarif PNBP LAN ini sudah melalui harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara. Namun, sebelum ditandatangani oleh Presiden, kita lakukan uji publik terlebih dahulu,” jelasnya.
Menurut dia, dalam RPP Jenis dan Tarif PNBP LAN terdapat beberapa perubahan berupa penambahan pasal-pasal. Salah satunya adalah adanya penambahan Pasal 3A yang memberi keistimewaan tarif semester paling rendah mulai dari 0% hingga 50% pada mahasiswa berprestasi Program Diploma dan Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) mulai tahun akademik 2017. (Ima/humas)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Lembaga Administrasi Negara SEJARAH Lembaga Administrasi Negara didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1957 tertanggal 6 Agustus 1957 dan selanjutnya susunan organisasi serta lapangan tugasnya diatur dalam Surat Keputusan Perdana Menteri No. 283/P.M./1957. Pendirian Lembaga Administrasi Negara pada waktu itu terutama didorong oleh kebutuhan Pemerintah yang sangat mendesak akan pegawai negeri, lebih-lebih yang menduduki jabatan-jabatan pimpinan dalam aparatur pemerintah, akan kecakapan dan ketrampilan dalam bidang administrasi dan manajemen yang akan mendukung kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya. Disamping itu sistem administrasi pemerintah yang pada saat itu masih berpangkal pada sistem administrasi peninggalan Hindia Belanda dan pemerintah bala tentara Jepang, kondisi seperti itu dirasakan tidak sesuai dengan kebutuhan administrasi pemerintah dalam negara Republik Indonesia yang merdeka. Oleh karena itu diperlukan adanya usaha penelitian dan p...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

BERITA 1

Analis Kebijakan Ujung Tombak Kualitas Kebijakan Publik Di Indonesia Jakarta - Tantangan pemerintah dewasa ini adalah bagaimana menghasilkan kebijakan berkualitas untuk memperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan global. Kebijakan publik yang berkualitas dan aplikatif hanya bisa dihasilkan apabila didasari oleh data dan fakta yang terverifikasi dan memadai. Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto mengatakan, sejauh ini masih banyak kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah tidak didasarkan pada data dukung yang kuat. Kondisi ini menyebabkan kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah menyisakan sejumlah persoalan. “Banyaknya kebijakan publik yang menyisakan berbagai persoalan pada dasarnya karena dalam proses penyusunannya tidak didasarkan pada  evidence base  yang kuat,” kata dia saat memberikan sambutan “Pelatihan Calon Analis Kebijakan”, di Ruang Serba Guna Kampus STIA LAN Jakarta, Pejompongan, Kamis (19/4). Menurut Kepala LAN, pen...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

BERITA 6

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Diperlukan Untuk Hadirkan Pelayanan Publik Yang Baik Jakarta – Inovasi tata kelola pemerintahan di tengah gempuran kemajuan teknologi dan informasi mutlak diperlukan agar problematika yang dihadapi masyarakat cepat terselesaikan. Inovasi sektor pemerintahan juga diperlukan agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran representasi negara di tengah mereka. Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto mengatakan, inovasi berbasis digital di era revolusi industri 4.0 perlu terus ditingkatkan. Meski demikian, inovasi yang dilakukan harus memperhatikan seluruh aspek dan konsekuensi yang ditimbulkan. “Kita memang perlu berinovasi di sektor tata kelola pemerintahan agar mampu mengikuti perubahan yang terjadi secara massive di masyarakat. Namun inovasi itu memang perlu dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif,” jelasnya saat memberikan sambutan dalam acara “Penandatanganan Nota Kesepahaman antara LAN dengan lima Pemerintah Kabupate...
Posting Komentar
Baca selengkapnya