ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN

Menuju Birokrasi Kelas Dunia, KemenPAN RB Dan LAN Siapkan ASN Corporate University  Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) saat ini tengah melakukan penyempurnaan sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) untuk meningkatkan kapasitas ASN. “Kami sedang mendorong transformasi diklat konvensional menjadi diklat berbasis  Human Capital Management  melalui pengembangan ASN  Corporate University . Skema diklat terobosan ini memfungsikan seluruh instansi pemerintah sebagai lembaga pembelajaran dengan mengombinasikan berbagai sistem pelatihan yang progresif edukatif, seperti  e-learning, coaching, mentoring  dan  on the job training (OJT)," kata Asman di sela acara  Presidential Lecture bagi CPNS yang bertajuk 'Bersatu Dalam Harmoni : Menuju Birokrasi Berkelas Dunia Tahun 2024, di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (27/3). Selain diisi oleh pembekalan dari Presiden, a...

Widyaiswara Harus Sesuaikan Metode Pembelajaran Dengan Perkembangan Teknologi Jakarta -  Widyaiswara harus melakukan sejumlah terobosan dalam menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran kepada peserta didik. Di tengah era baru yang penuh dengan tantangan, kecepatan, karakteristik digitalisasi ekonomi,  hi-tech, big data, artificial intelegent  serta revolusi industri 4.0  sudah seharusnya metode pembelajaran yang selama ini digunakan dalam pendidikan dan pelatihan aparatur harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kepala Lembaga Administrasi Negara, Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, pendekatan pembelajaran dengan pola klasikal sudah tidak mampu lagi mengakomodasi kebutuhan peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.   “Saat ini kita dihadapkan pada generasi yang sedang bertumbuh sesuai dengan masanya. Ada generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, hingga generasi milenial. Mereka yang dilahirkan sesuai dengan momentum...

LAN Selenggarakan Konvensi Nasional Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Analisis Kebijakan Publik  Jakarta – Penyusunan standar kompetensi nasional bidang analis kebijakan publik memegang peran vital dalam rangka memenuhi kebutuhan analis kebijakan yang berkualitas di setiap instansi pemerintah. Standar kompetensi analis kebijakan juga penting di susun agar mampu memberikan status, ruang lingkup dan standar yang jelas bagi analis kebijakan sebagai sebuah profesi. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Bidang Analisis Kebijakan Publik merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki agar bangsa Indonesia memiliki kebijakan publik yang berkualitas. “Tentu kita semua tahu bahwa kebutuhan sumber daya manusia dengan kualifikasi kompetensi yang baik  merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap bangsa di dunia agar memiliki daya saing di era globalisasi. Kompetensi ...

“Politik Bola Dan Bola Politik : Kemana Arah Tendangannya?” Jakarta – Konstelasi politik di Indonesia pascareformasi 1998 bagi sebagian pihak diibaratkan seperti permainan sepak bola. Dinamika yang berkembang di lapangan seringkali berbeda dengan prediksi yang berkembang ataupun hasil akhir yang dicapai. Hal ini mengemuka dalam bedah buku “Politik Bola dan Bola Politik : Kemana Arah Tendangannya?” karya Prof. Tjipta Lesmana yang digelar Bagian Perpustakaan Lembaga Administrasi Negara, di Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Jakarta, Kamis (29/3). Selain menghadirkan Tjipta Lesmana, sejumlah pembicara lain yang turut membedah buku tersebut antara lain Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Iding Rosyidin dan pengajar kebijakan publik Deddy S Bratakusuma. Tjipta Lesmana menyatakan bahwa pertandingan sepak bola tak jauh beda dengan pertandingan politik. Selain memerlukan kerja sama di semua sektor, hal lain yang dikejar adalah kemenangan di setiap ...

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Diperlukan Untuk Hadirkan Pelayanan Publik Yang Baik Jakarta – Inovasi tata kelola pemerintahan di tengah gempuran kemajuan teknologi dan informasi mutlak diperlukan agar problematika yang dihadapi masyarakat cepat terselesaikan. Inovasi sektor pemerintahan juga diperlukan agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran representasi negara di tengah mereka. Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto mengatakan, inovasi berbasis digital di era revolusi industri 4.0 perlu terus ditingkatkan. Meski demikian, inovasi yang dilakukan harus memperhatikan seluruh aspek dan konsekuensi yang ditimbulkan. “Kita memang perlu berinovasi di sektor tata kelola pemerintahan agar mampu mengikuti perubahan yang terjadi secara massive di masyarakat. Namun inovasi itu memang perlu dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif,” jelasnya saat memberikan sambutan dalam acara “Penandatanganan Nota Kesepahaman antara LAN dengan lima Pemerintah Kabupate...

Pelantikan Dewan Pengurus Merpati Putih Cabang LAN Jakarta – Dalam rangka menjaga kebugaran tubuh pegawai di lingkungan Lembaga Administrasi Negara (LAN) agar terhindar dari penyakit akibat gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat, seperti : hipertensi, kolesterol, asam urat serta gula darah, LAN membuka cabang bela diri Merpati Putih. Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto mengintruksikan kepada seluruh pegawai dilingkungan LAN untuk terus menjaga kebugaran tubuh dengan terus berolahraga dan makan yang bergizi. “Jika pegawainya sehat maka pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal,” jelasnya saat Pelantikan Dewan Pengurus Cabang Khusus Merpati Putih di Aula Prof. DR. Agus Dwiyanto, MPA, Jakarta, Jumat (6/4). Kepala LAN mengatakan, bela diri Merpati Putih merupakan salah satu cabang olahraga beladiri yang dapat diikuti oleh seluruh  pegawai LAN tanpa batasan usia. Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Kajian Kebijakan, Dr. Muhammad Taufiq, Dea ...

Public Hearing RPP Jenis & Tarif PNBP LAN Jakarta – Lembaga Adminsitrasi Negara (LAN) melakukan  Public Hearing  mengenai Rancangan Peraturan  Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas PNBP yang berlaku pada LAN, di Aula Makarti Bhakti Nagari Lt. 8, Kantor LAN, Jakarta, Rabu (11/4). Kepala Biro Perencanaan, Hukum, Humas, dan Protokol LAN Elly Fatimah mengatakan,  public hearing   ini dilakukan dalam rangka menjaring masukan dari sejumlah pihak. Harapannya apabila Peraturan Pemerintah itu nantinya terbit tidak akan terjadi lagi keberatan. “RPP mengenai Jenis dan Tarif PNBP LAN ini sudah melalui harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara. Namun, sebelum ditandatangani oleh Presiden, kita lakukan uji publik terlebih dahulu,” jelasnya. Menurut dia, dalam RPP Jenis dan Tarif PNBP LAN terdapat beberapa perubahan berupa penamba...

ASN Harus Punya Perspektif Whole Of Governance Jakarta - Proses reformasi birokrasi di Indonesia saat ini masih belum optimal. Padahal sudah banyak energi, anggaran dan waktu yang dikeluarkan untuk mendorong terjadinya perubahan tersebut. Kondisi ini memaksa adanya metode baru dalam reformasi birokrasi agar tata kelola pemerintahan yang baik segera terwujud. “Memang perlu dilakukan terobosan dengan menggagas cara dan metode baru agar program reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah berhasil. Sejauh ini belum ada yang berhasil melakukan reformasi birokrasi sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si dalam Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Reformasi Birokrasi (RLA) Angkatan XII yang mengambil tema “Penataan Daerah Aliran Sungai atau Naturalisasi Sungai”, di Graha Makarti Bhakti Nagari, Pejompongan Jakarta, Senin (16/4). Ia menyebutkan kunci keberhasilan reformasi birokrasi ialah Kordinasi dan sinergi antar instans...

Peserta Latsar Wajib Internalisasikan Nilai Dasar ASN Jakarta - Peserta pelatihan dasar (Latsar) CPNS tahun 2018 di lingkungan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Gelombang Pertama diminta untuk menjalani latsar dengan seksama dan mengambil pelajaran berharga selama proses penyelenggaraan latsar. Pesan ini disampaikan Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan pada Pembukaan Latsar CPNS Gelombang 1 di Graha Makarti Bhakti Nagari, Pejompongan, Jakarta, Selasa (17/4). “Peserta diharapkan betul-betul menjalani latsar dengan seksama dan mengambil  lesson learned  dari penyelenggaraan latsar ini. Penyelenggara pun harus punya sensitifitas yang tinggi terhadap isu-isu kekinian sehingga menjadi nilai-nilai baru yang diberikan dalam latsar,” kata dia. Kepala LAN juga berharap nilai-nilai dasar ANEKA, yaitu akuntabilitas; nasionalisme; etika publik; komitmen mutu dan anti korupsi akan menjadi acuan dan pondasi dasar yang akan membentuk karakter ASN yang berd...

Analis Kebijakan Ujung Tombak Kualitas Kebijakan Publik Di Indonesia Jakarta - Tantangan pemerintah dewasa ini adalah bagaimana menghasilkan kebijakan berkualitas untuk memperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan global. Kebijakan publik yang berkualitas dan aplikatif hanya bisa dihasilkan apabila didasari oleh data dan fakta yang terverifikasi dan memadai. Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto mengatakan, sejauh ini masih banyak kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah tidak didasarkan pada data dukung yang kuat. Kondisi ini menyebabkan kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah menyisakan sejumlah persoalan. “Banyaknya kebijakan publik yang menyisakan berbagai persoalan pada dasarnya karena dalam proses penyusunannya tidak didasarkan pada  evidence base  yang kuat,” kata dia saat memberikan sambutan “Pelatihan Calon Analis Kebijakan”, di Ruang Serba Guna Kampus STIA LAN Jakarta, Pejompongan, Kamis (19/4). Menurut Kepala LAN, pen...

Lembaga Administrasi Negara SEJARAH Lembaga Administrasi Negara didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1957 tertanggal 6 Agustus 1957 dan selanjutnya susunan organisasi serta lapangan tugasnya diatur dalam Surat Keputusan Perdana Menteri No. 283/P.M./1957. Pendirian Lembaga Administrasi Negara pada waktu itu terutama didorong oleh kebutuhan Pemerintah yang sangat mendesak akan pegawai negeri, lebih-lebih yang menduduki jabatan-jabatan pimpinan dalam aparatur pemerintah, akan kecakapan dan ketrampilan dalam bidang administrasi dan manajemen yang akan mendukung kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya. Disamping itu sistem administrasi pemerintah yang pada saat itu masih berpangkal pada sistem administrasi peninggalan Hindia Belanda dan pemerintah bala tentara Jepang, kondisi seperti itu dirasakan tidak sesuai dengan kebutuhan administrasi pemerintah dalam negara Republik Indonesia yang merdeka. Oleh karena itu diperlukan adanya usaha penelitian dan p...